CHANELBANTEN.com – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan tingginya biaya pembuatan website desa yang dipatok oleh salah satu perusahaan pembuatan website.
Untuk satu desa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website desa sebesar Rp.17 juta. Ditambah dengan biaya pelatihan tenaga pelaksana pengelola website desa sebesar Rp.8 juta. Sehingga total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp.25 juta.
“Sebenarnya, pihak desa merasa keberatan dengan biaya pembuatan website desa karena harganya cukup mahal. Ini membebani pos ADD,” ungkap seorang Kades di wilayah selatan Pandeglang yang minta namanya di rahasiakan.
Soalnya, lanjut dia, sepengetahuan pihak desa biaya untuk pembuatan website harganya tidak sebesar itu (Rp.17 juta) hanya Rp.5 juta. Mahalnya biaya pembuatan website membuat kebingungan para pengelola anggaran desa.
“Iya, soalnya anggaran pembuatan website diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD). Ini yang membuat desa bingung karena biayanya kemahalan,” ujarnya.
Baca Juga : Waduh, Bupati Pandeglang Bakal Datangi Kantor Desa Rahayu
Selain itu, lanjut dia, ada kesan intervensi dari Dinas Pemberdayaaun Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dalam pembuatan website.
Pihak desa diarahkan oleh DPMPD untuk membuat website kepada salah satu perusahaan pembuatan website.
“Memang tidak ada intruksi resmi dari dinas, tetapi hanya semacam arahan saja. Ya, namanya arahan dinas sulit untuk kita tolak,” imbuhnya.
Sementara Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Patia, yang juga Kades Surianen Buang mengatakan perusahaan pembuatan website desa di wilayahnya ditentukan oleh pihak desa tidak mengikuti arahan dari DPMPD Pandeglang.
Alasanya, perusahaan yang direkomendasikan DPMPD harganya cukup mahal dibanding dengan perusahaan yang ditentukan oleh desa.
Ia mengaku, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website desa di perusahaaan yang ditentukan desa hanya Rp.5 juta. Sedangkan, harga pembuatan website di perusahaan yang diarahkan dinas Rp.17 juta.
“Untuk pemasangan website di Desa Surianeun kita tentukan sendiri. Karena, harganya jauh lebih murah dari perusahaan arahan DPMPD. Kan, lumayan sisa anggaranya buat dialokasikan ke hal lain” ucapnya.
Sampai berita ini diterbitkan, chanelbanten.com terus berupaya mengklarifikasi terkait hal ini. Namun, beberapa kali didatangi ke kantor DPMPD Kepala Dinas sedang tidak ditempat. Pun dihubungi melalui sambungan telepon selalu dalam keadaan sibuk. (Ade M/Ndang/Duy)