Pandeglang Belum Lockdown, Perketat Pergerakan Warga
Penulis :Deni |Editor :Budy
JUARAMEDIA.COM PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang tidak ada lockdown untuk mencegah penyebaran covid-19 yang saat ini orang dalam pemantauan (ODP) mengalami peningkatan.
“Tadi dalam rapat dengan seluruh camat dan para OPD, Pemkab Pandeglang tidak akan melakukan karantina wilayah, tetapi membatasi ruang gerak terutama yang mudik.” tandas Wabup Pandeglang, Tanto Warsono Arban kepada media, Senin (30/03/20) usai melakukan vidio conference bersama 35 kecamatan dan seluruh kepala OPD yang dipimpin Bupati Pandeglang diruang pintar.
Menurut Tanto yang saat itu didampingi Waka Polres Pandeglang, berdasarkan hasil kerja gugus tugas terpadu di tingkat kecamatan tadi akan melakukan pemantauan secara serius pergerakan masyarakat di 6 titik wilayah masuk Pandeglang, dengan setiap titik berjumlah 30 orang pertimnya.
“Gugus tugas terpadu penanganan covid 19 sudah bekerja masimal di tingkat kecamatan dengan melakukan upaya pencegahan dan himbauan pada masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan maklumat kapolri.” kata Tanto.
Wabup bersama Wakapolres Pandeglang
Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku perihatin melihat kondisi saat ini. Namun Irna dengan tegas menyatakan Pandeglang tidak akan me-lockdown-kan karena APBD tidak akan mampu mendanainya.
“Kalau sudah di lockdown, pemerintah pusat harus bantu pemkab, dan saat ini kami belum sanggup untuk dilockdown. Namun upaya kami baru bisa membatasi wilayah pergerakan masyarakat.” tegas Bupati Irna kepada awak media, sebelum melakukan kembali rapat terbatas Forkopinda Pandeglang untuk penanganan cepat dan tepat covid 19 tersebut.
Virus corona atau covid 19, lanjut Irna harus dilawan.
“Semangat, lawan musuh yang paling kejam dengan diam di rumah agar kita selamat dan sehat. Tim gugus tugas tingkat desa/kelurahan harus lebih dimaksimalkan.” tandasnya, seraya menambahkan bahwa sore ini dirinya bersama Forkopinda akan rapat kembali untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam pencegahan covid 19 itu.
“Pertahanan dan keamanan wilayah ada di TNI/Polri termasuk Kejaksaan. Untuk itu kita minta pendapat dan masukan serta langkah yang cepat.” pungkasnya.