Aktivis di Kabupaten Lebak, Dedi Hakeki.
Penulis:Ika/Ebin|Editor:Yaris
JUARAMEDIA.COM LEBAK – Petugas pendataan Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang saat ini sudah memasuki tahapan pendataan di tingkat RT/RW dan desa, diminta disesuaikan calon penerimanya. Sebab, jika tidak tepat sasaran khawatir akan menimbulkan kecemburuan sosial.
Hal ini disampaikan salah seorang mantan aktivis di Kabupaten Lebak, Dedi Hakeki.
“BLT yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa sebagai operasional Permendes. Jelas, harus tepat sasaran,” kata Dedi di Rangkasbitung, Senin (19/4).
Dijelaskan Dedi, nilai besaran anggarannya terhitung sebesar Rp 600 ribu untuk satu orang penerima BLT. Kemudian penerimanya diperuntukan kepada warga yang belum menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
“Kami minta petugas yang mencatat atau mengumpulkan data calon penerima BLT di verifikasi oleh pemerintah desa. Sebab, jika tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Khawatir data penerima akan tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Kasarnya, jangan ada istilah, yang mendapatkan orangnya masih itu-itu juga,” ungkapnya.
Di hubungi melalui sambungan telepon, Kepala Desa (A) mengaku jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para pendamping, seperti PKH, Jamsosratu, TKSK untuk meminta daftar nama warganya yang sudah tercatat sebagai penerima bansos.
“Sebelum kita mendata ke RT dan RW, kami terlebih dahulu meminta daftar nama kepada para pendamping bansos. Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan memicu gejolak masyarakat yang tidak terima,” kata kepala desa yang namanya enggan disebutkan.
Menurutnya, program bansos yang di serap melalui anggaran dana desa dalam rangka penanganan pencegahan covid- 19. Tentu, hal tersebut salah sebuah tindakan yang tepat sasaran.
“Untuk saat ini dampak mewabahnya virus covid-19 di seluruh dunia. Mengakibatkan banyaknya karyawan dan buruh terkena pemberhentian kerja massal. Oleh karena itu, kita lakukan pendataan akan dimaksimalkan,” pungkasnya.