Legislator Lebak, Desak Bupati Segera Evaluasi Kinerja BPBD yang Dinilai Lamban

Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Partai Gerindra, M Agil Zulfikar

JUARAMEDIA LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Partai Gerindra, M. Agil Zulfikar mendesak Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya segera mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak.

Sudah seharusnya Bupati Lebak untuk mengevaluasi, menurutnya, karena kinerja BPBD lamban dalam menindaklanjuti surat dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terkait bantuan untuk korban yang terdampak bencana.

Yang mengakibatkan keterlambatan pencairan bantuan stimulan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) maupun rehabilitasi korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda enam Kecamatan di Kabupaten Lebak awal tahun lalu.

“Kinerja BPBD mesti dievaluasi karena lamban dalam menindaklanjuti surat dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Padahal saat itu mereka meminta segera dilakukan evaluasi data korban bencana,” tegas M. Agil Zulfikar politisi Gerindra pada awak media, Sabtu (25/7/2020).

Agil mengungkapkan, surat dari BNPB tersebut telah disampaikan pada bulan April 2020. Namun, tidak segera ada balasan hingga berbulan-bulan.

“Sehingga membuat bantuan dana stimulan (rumah rusak ringan Rp 10 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak berat Rp 50 juta) yang dijanjikan pemerintah untuk korban bencana tak kunjung cair. Hingga saat ini belum, dan baru DTH yang cair kan oleh pusat, itupun setelah banyak desakan dari berbagai elemen masyarakat, anggota dewan dan termasuk dari Organisasi Kepemudaan,” katanya.

Lanjut Agil, berdasarkan apa yang ia ketahuai, mereka (OKP) padahal turut memberikan perhatian serius atas terjadinya keterlambatan bantuan korban bencana. Salah satunya itu dari HMI MPO yang datang langsung ke Kantor BNPB untuk menanyakan perihal lambatnya pencairan bantuan bencana.

“Meskipun HMI MPO bukanlah instansi yang memiliki anggaran Negara, tetapi sepak terjangnya sangat kami Apresiasi. Mereka sangat peduli karena bukan hanya mendengar tetapi melihat secara langsung rintihan para korban bencana,” ungkapnya.

Langkah nyata dilalukan HMI MPO membuahkan hasil. Bahwasannya terjadi keterlambatan bukan sepenuhnya karena dari pusatnya.

“Tapi ternyata memang dari kinerja BPBD Lebak, dimana dari salinan surat BNPB yang saya terima bahwa mereka sudah meminta evaluasi data semenjak April lalu tapi tidak segera ditindaklanjuti,” terangnya.

BNPB menunggu balasan dari semenjak April. Hasil evaluasi data ditunggu karena terdapat dua laporan berbeda atas jumlah korban bencana.

“Oleh karena itu kita juga apresiasi langkah HMI MPO sudah menanyakannya secara langsung. Apresiasi disampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa bukan hanya lembaga eksekutif atau legislatif yang bekerja tetapi dari elemen pelajar dan pemuda seperti HMI MPO juga ikut berjuang,” tegasnya.

Selain itu, Agil selaku Dewan termuda di Lebak, mengingatkan dan mengecam keras kepada BPBD terkait jumlah data korban bencana untuk menyajikan data yang akurat.

“Jangan sampai ada permainan terhadap data itu. Jika ada permainan maka saya orang pertama yang akan melawannya dan jangan ada bantuan untuk warga terdampak yang terlewatkan, saya meminta BPBD mencatat semua korban yang rumahnya masuk kategori rusak parah agar jangan sampai tercecer. Jangan berkilah inilah itu lah, atau segala alasan apapun itu. Toh mereka di gaji oleh Negara untuk melayani rakyat. ‘Catat itu,” tandas Agil.

Agil menuturkan, dirinya telah berkoordinasi dengan kawan-kawan  Fraksi Gerindra yang ada di Komisi III Koordinasi dilakukan untuk berjaga-jaga jika tidak ada perbaikan kinerja atau verifikasi data dan tetap lambat.

“Kami akan memanggil BPBD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kita harus memastikan agar hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan segera terpenuhi,” imbuhnya.

Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Lebak juga mempertimbangkan untuk mempercepat proses pemulihan dengan mendorong proses pendataan ulang data stimulan untuk dana stimulan dan pembebasan lahan karian.

“Semua didorong, yang penting masyarakat dapat hidup normal seperti sediakala sesegera mungkin,” pungkas Agil. (ary/bud)