ASJ Tolak Masa Perpanjangan PPKM di Lebak

Caption : Aliansi Social Justice (ASJ) menyampaikan sikap penolakan rencana perpanjangan masa PPKM

LEBAK, JUARAMEDIA.COM – Aliansi Social Justice atau ASJ, tolak rencana Pemerintah Kabupaten Lebak terapkan masa perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab, kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki pengaruh besar dalam melawan virus covid-19. Bahkan, aturan ini dianggap bukan solusi.

“Rencana penambahan masa perpanjangan PPKM yang akan diterapkan Pemkab Lebak, jelas akan menimbulkan dampak merugi bagi kalangan pelaku usaha dan masyarakat lainnya,” kata Koordinator Lapangan, Nukman Faluti usai melakukan aksi unjuk di halaman Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Lebak, Senin (19/7/2021).

Dijelaskan Nukman, aksi unjuk rasa ini, tentu tidak hanya fokus pada penolakan masa perpanjangan PPKM. Tapi, ada satu hal lagi, yakni informasi biaya penanganan covid-19 yang hingga saat ini sulit diakses public (rakyat) atau tidak transparan.

“Seharusnya pemerintah bisa memberi solusi lain melalui kebijakan otonomi daerah, karena kebijakan berupa penyekatan dan jam operasi para pedagang di pasar yang dibatasi, jelas hanya membuat para pedagang dan masyarakat biasa merugi dan sengsara,” ungkapnya.

Melalui pengeras suara, Nurman menegaskan jika pemkab Lebak diminta menyampaikan informasi secara transparansi soal anggaran biaya penanganan covid 19. Sebab, hingga saat ini (ASJ) dan masyarakat lainnya tidak bisa melihat atau mengakses data tersebut. Baik, seperti di media sosial, spanduk, dinas yang menaungi atau pemerintah daerah.

“Lantas pada kemana alokasinya dan kami jika ingin mengetahui hasil penggunaan anggarannya lewat apa,,” tegasnya.

Lebih jauh Nukman menambahkan, meski dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa ini diwarnai perang mulut antara masa dengan aparat kepolisian, tentu prosesnya berjalan lancar sesuai anjuran pemerintah, yakni dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan.

“Aksi unjuk rasa ini bentuk perjuangan kami dalam memberikan evaluasi dan masukkan terhadap pemangku kebijakan. Tapi, hal ini justru menjadi boomerang bagi kami setiap akan menyampaikan aspirasi.Kemudian, jika kami ingin menyampaikan aspirasi harus kemana lagi kalau negara ini demokrasinya sudah mulai terkikis,” pungkasnya. (san).