Interupsi Diacara Rapat Paripurna HUT Banten 24 , Musa Weliansyah Soroti Kebijakan Pj Gubernur  

Caption : Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah ketika mengikuti Rapat Paripurna HUT Banten ke 24 

JUARAMEDIA, LEBAK – Wakil Ketua Fraksi PPP – PSI DPRD Banten, Musa Weliasyah minta Pj Gubernur Banten, mengevaluasi kebijakan e – Katalog. Sebab, dengan adanya kebijakan e – Katalog tersebut banyak pengusaha lokal menjerit.

” Kami prihatin melihat pengusaha lokal menjerit di Provinsi Banten dengan adanya pola e-katalog. Ini adalah kebijakan Pj Gubernur Banten,” ujar Musa saat melakukan interupsi pada acara Rapat Paripurna HUT Banten ke 24 di Gedung DPRD setempat, Jumat (4/10/2024)

“Tolong dievaluasi kebijakan e-katalog, karena ini membuka ruang korupsi oknum PPK, KPA, kolaborasi dengan pengusaha yang bisa diajak untuk melakukan korupsi. Mohon menjadi catatan ini dari masukan pengusaha banten. Mohon dicatat pak Pj,” imbuh Musa.

Caption : Anggota DPRD Banten ketika interupsi pada acara Rapat Paripurna HUT Banten ke 24

Interupsi  yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI tersebut, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.

Bahkan berdasarkan Pantauan wartawan dilapangan , Musa langsung meminta izin kepada pimpinan sidang melalui pengeras suara, usai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyampaikan sambutan.

Pada kesempatan itu, Musa menyampaikan beberapa poin. Diantaranya, Ia mengaku miris dengan keberadaan pabrik obat terlarang yang belum lama ini berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional (BNN).

 “Banten adalah daerah yang relijius berjuta santri dan pondok pesantren, akan tetapi di HUT Banten ini, di masa remaja Provinsi Banten ini kita disambut dengan adanya pabrik ekstasi yang tidak jauh dari pusat kota, saya sangat miris sekali,” um tandas Musa.

Selain itu, Musa juga mempertanyakan keseriusan Pemprov Banten dalam menutup pabrik miras di Cikande Kabupaten Serang.

 “Di HUT Banten yang ke 24 ini juga nampaknya belum ada keseriusan Pemprov dalam menutup pabrik miras yang ada di Kabupaten Serang, di Cikande,” kata mantan Anggota DPRD Lebak ini.

Selain itu, masalah kerusakan Infrastruktur jalan juga tak luput dari sorotan Musa.

“Dari ujung barat sampai ke ujung timur, pantai begitu rusak, pertambangan merusak gunung-gunung, blm ada keseriusan dari Pemprov Banten,” pungkasnya. (yrs/jm)