JUARAMEDIA.COM – Bantuan Sosial Beras (BSB) Pemeintah Pusat dan BSB Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima masyarakat Kelurahan Pandeglang kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi alias busuk.
“Benar pak, beras bantuan dari Pemerintah yang saya terima Rabu kemarin (04/08/21) kondisinya busuk tidak layak untuk dikonsumsi. Beras 2 karung itu sudah saya serahkan ke Pak RT,” ungkap Dedi salah seorang warga penerima manfaat di Kp Keboncau, Kelurahan Pandeglang kepada media, Kamis (05/08/21).
Hal yang sama disampaikan Amad warga Kp. Ciherang, Kelurahan Pandeglang yang juga menerima bantuan beras yang kualitasnya busuk dan sudah diserahkan kepada pihak Kelurahan Pandeglang.
“Ketika saya buka Beras bantuan dari pemerintah itu kaget warnanya kuning membusuk dan sudah saya kembalikan ke Kelurahan Pandeglang,” kata Amad singkat.
Sementara Lurah Pandeglang, Moh. Apendi, S.Sos pada kesempatan itu menjelaskan, bahwa ada 2 pengiriman Bantuan Sosial Beras (BSB) oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang yaitu Pada 2 Agustus 2021 telah disalurkan oleh PT Pos pada masyarakat penerima BSB Pusat sebanyak 840 keluarga penerima manfaat (KPM) dan Selasa 3 Agustus telah disalurkan juga oleh PT Pos BSB PKH sebanyak 464 KPM yang bertempat di Kelurahan Pandeglang.
“Saya juga kaget banyak warga KPM mengembalikan BSB Pusat dan BSB PKH ke Kelurahan Pandeglang dari para Ketua RT. Memang ada 2 pengiriman BSB Pusat dan BSB PKH yang dilakukan oleh PT.Pos di Kelurahan Pandeglang,” terang Lurah M.Apendi kepada awak media, Kamis (05/08/21).
Lurah Apendi yang waktu itu ikut menurunkan beras tidak mengetahui pasti kondisi seluruh beras yang disalurkan pada 840 KPM dan 464 KPM di wilayahnya kualitasnya tidak bagus.
“Saya tahu dari masyarakat melalui RT masing-masing melaporkan pada pihak kelurahan. Masalah ini, sudah saya sampaikan pada pimpinan dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang,” ujarnya singkat.
Encup selaku aktivis Pandeglang mengaku perihatin dan menyayangkan melihat kondisi seperti itu, dirinya juga mempertanyakan
mekanisme pangadaan beras bantuan dari pemerintah tersebut.
“Sepengetahuan saya ini adalah beras BULOG selaku penyedia yang harus bertanggungjawab. Masalah kualitas beras jelek bukan kali ini saja dari Bulog. Begitu pula dengan pemkab semestinya harus memastikan beras itu layak tidaknya untuk disalurkan.” tandasnya. (Dan)